3 Keluarga Diusir Dari Kontrakan Karena Beda Pilihan Pilkada

3 Keluarga Diusir Dari Kontrakan Karena Beda Pilihan Pilkada, Kondisi menghangat tidak cuma dirasa oleh beberapa calon, tetapi warga. Karena hanya berlainan pendapat, 3 Kepala Keluarga (KK) ditendang dari rumah kontrakannya di Kandang Aur, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sabtu (5/12) malam.

Naasnya, ke 3 keluarga itu hanya diberi waktu 2 hari untuk berpindah, bila tidak menghiraukan karena itu diintimidasi dibedah.

“Kami dikunjungi oleh pemilik bangunan tempat tinggal, dia menjelaskan jika kami tidak berpindah dalam 2 hari bangunan akan dibedah oleh sang pemilik tanah. Faktanya hanya beda pendapat (memberi dukungan Paslon). Saya korban politik, karena hanya ketidaksamaan pendapat saja,” kata Misriyanto salah seorang penghuni rumah kontrak yang ditendang itu, Minggu (6/12).

Ia menerangkan, kecuali dia dan keluarganya yang diminta berpindah, ada dua keluarga yang lain memperoleh tindakan sama hanya karena pilih calon lain.

“Jika saya pilih Paslon yang sama dengannya (pemilik tanah) Insya Allah kami tidak ditendang. Tetapi ini kami sebab berlainan, dari 3 keluarga ini ada yang koordinator sukarelawan, itu kami pada nomor 2. Walau sebenarnya jatuh termin kami bayar masih lama, tetangga saya yang satu kembali aman, tidak ditendang sebab KTP nya Kabupaten (beda hak pilih), jadi ia aman,” kata Misriyanto.

Sepanjang 3 tahun tinggal di dalam rumah itu, diakuinya tak pernah mempunyai permasalahan dengan pemilik tanah. Bahkan juga, ucapnya, dia hanya bermasalah dengan pemilik bangunan, dalam soal sewa sewa rumah kontrak itu.

“Saya saja tidak mengenal dengan pemilik tanah itu, saya hanya tahu sang pemilik bangunan. Pemilik tanah dan pemilik bangunan ini kan berlainan, menjadi pemilik bangunan ini sewa tanah dan membuat rumah kontrak, jadi kami sewa rumah ke pemilik bangunan,” terangnya.

Ia menerangkan jika semenjak awalnya ada komunikasi yang bagus untuk meminta berpindah, ia juga akui tulus untuk cari kontar lain.

“Jika dikatakan ke kami dengan baik, kemungkinan belum mengetahui jadi saya akan pilih siapa. Kami sadar diri kami hanya kontrak disini, tetapi sengan seperti ginikan jadi tidak baik,” kata Misriyanto.

Disamping itu, diakuinya siap dengan semua resikonya, walau ia juga berasa cemas adanya peluang teror pada keluarganya.

“Saya percaya kelak akan ada yang ingin cari Saya. Tetapi saya siap asal tidak sampai mengganggu anak dan istri. Karena istri sedang hamil jadi jika dia banyak pikiran turut berpengaruh pada calon bayinya,” ucapnya.

Sekarang ini, Misriyanto sendiri sudah memperoleh kontribusi rumah kontrak lain, terhitung untuk dua tetangganya yang ditendang itu.

Alhamdulillah kami ada yang tolong menemukan rumah lainnya, wlaup tidak akan bersisihan atau tetanggaan kembali karena rumah yang kami bisa ini berbeda-beda posisi. Yang perlu ada rumah, sebab sebgaian besar pekerjaan kami di sini hanya pedagang, ada pula yang sembarangan,” terangnya.

Saat itu, ketua RT di tempat Yurizal benarkan bila ada tiga keluarga yang berpindah dari rumah ke daerahnya itu. Tetapi, Yurizal sendiri tidak mengenali secara detil pemicu keluarga itu berpindah.

“Yang Saya kenali mereka benar-benar berpindah, desas desusnya yang saya dengar permasalahan Pemilihan kepala daerah,” kata Yurizal.

KPU Medan Tidak Layani Hak Pilih Pasien Covid-19 Kategori Berat

KPU Medan Tidak Layani Hak Pilih Pasien Covid-19 Kategori Berat, Pasien Covid-19 tetap dilayani hak pilihnya pada Pemilihan kepala daerah serempak 9 Desember kedepan. Tetapi peraturan ini peluang tidak berlaku untuk pasien dengan kelompok berat.

Komisioner Komisi Penyeleksian Umum (KPU) kota Medan, Rinaldi Khair, menjelaskan, peraturan itu didasari pada hasil pertemuan pengaturan yang mereka kerjakan bersama Satuan tugas Covid-19 Medan dan beberapa rumah sakit referensi Covid-19.

“Sama persetujuan kita tempo hari, spesial untuk pasien Covid-19 tingkat berat tidak dapat dilayani. Yang paling berkesempatan dilayani ialah yang dengan status enteng ke sedang,” kata Rinaldi.

Servis kepala pasien Covid-19 akan diberi petugas KPPS paling dekat tempat dimana pemilih ada atau dirawat. Saat sebelum dapat dilayani, pasien harus memiliki surat berpindah pilih atau formulir A5 yang diurusi family atau keluarganya. Dokumen itu dapat diurusi dikantor KPU Medan.

“Jika telah kantongi A5 karena itu kita akan bekerjasama dengan rumah sakit bertanya pasien apa dapat dilayani. Kelompoknya seperti apakah. Jika faksi rumah sakit ucapkan dapat, akan dilayani start pukul 12.00 sampai jam 13.00 WIB,” jelasnya.

Ia menjelaskan, di tiap TPS telah disiapkan pakaian hazmat, dan perlindungan diri, yang dapat dipakai untuk layani pemilih yang lagi diisolasi. “Pemilih yang dilayani ialah pemilih yang sudah melapor lewat family atau keluarganya,” terang Rinaldi

Sistem pengambilan suara untuk pasien atau masyarakat yang diisolasi diulas dalam pengaturan bersama satuan tugas Covid-19 dan rumah sakit tempo hari. Bila hanya ada seseorang pasien, petugas KPPS akan menghampirinya. Jika kondisinya masih rawan, karena itu servis akan diwakilkan perawat.

“Jika misalkan pemilihnya banyak, karena itu ada pilihan dalam pengkajian. Faksi RS akan mempersiapkan spesial, apa ruangan terbuka spesial, yang tempatnya pantas untuk dipakai pemilih salurkan hak pilihnya,” tutup Rinaldi.

Seperti dikabarkan, Pemilihan kepala daerah Kota Medan hanya dituruti dua pasang calon. Pasangan nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, digotong PKS dan Partai Demokrat. Partai pengusung ini hanya mempunyai 11 bangku di DPRD Kota Medan.

Sesaat pasangan nomor urut 2, Bobby Nasution-Aulia Rachman digotong konsolidasi 8 partai yang kuasai 39 bangku di DPRD Kota Medan, yaitu PDIP, Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Hanura PAN, PSI dan PPP.

Akhyar awalnya memegang Wakil Wali Kota/Plt Wali Kota Medan. Sesaat Bobby diketahui selaku menantu Presiden Joko Widodo.

Gerindra Tunggu Kebijakan Presiden Jokowi Masalah Pengganti Edhy Prabowo

Gerindra tunggu kebijakan Presiden Jokowi masalah pengganti Edhy Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, faksinya belum berbicara alternatif Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia mengutarakan, Gerindra tidak ikut serta kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan mempersiapkan alternatif Edhy sebab terlilit masalah suap export benih lobster.

“Jika selaku menteri itu hak prerogatif presiden. Kami dari partai Gerindra tidak menambahi kita nantikan saja bagaimana peraturan presiden,” ucapnya di DPR.

Selanjutnya, Dasco menjelaskan Gerindra belum berbicara dengan Presiden Jokowi berkenaan alternatif Edhy, mendapatkan berita dari istana juga belum. “Kita belum berbicara atau mendapatkan berita mengenai itu,” sebut Wakil Ketua DPR RI

Sesaat menurut pemerhati politik Ujang Komarudin, ada beberapa figur Gerindra yang pas gantikan Edhy. Tetapi seluruhnya bergantung pada Prabowo.

Kader Gerindra itu salah satunya ialah Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon, sampai Sandiaga Uno. Ujang memandang, selaku loyalitas rekonsiliasi bangku menteri yang ditinggal Edhy semestinya masih punya Gerindra. “Bila kader Gerindra kembali, ada FZ, Dasco, Kode, atau lainnya. Seluruh bergantung Prabowo yang acc,” terangnya.

Awalnya, Edhy Prabowo mengatakan mundur selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra habis diputuskan terdakwa suap pengurusan export benih lobster. Ia mohon maaf ke keluarga besar Partai Gerindra atas tindakan yang dikerjakan.

“Saya minta maaf ke keluarga besar partai saya. Bersama ini saya memundurkan diri selaku Wakil Ketua Umum dan memundurkan diri, tidak akan memegang selaku menteri dan prosesnya berjalan,” kata Edhy di gedung Merah Putih KPK.

Edhy memohonmaafkepada warga Indonesia, terutamanya warga yang beroperasi di sektor perikanan dan kelautan. Ia mengatakan siap bertanggung jawab penuh dan tidak lari proses dari hukum masalah suap di KPK. “Saya akan bertanggung jawab penuh dan saya mengadapi dengan jiwa besar,” keras Edhy

Edhy Prabowo diputuskan terdakwa masalah pengurusan export benih lobster oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Kecuali Edhy,KPK memutuskan 6 terdakwa lainnya.

Apa Jadinya Jika Ahok Menjadi Gubernur di Ibu Kota Baru?

Uniquehomestore.com – Ahok memang patut di acungi jempol, Setelah gempar beberapa tahun silam dengan kasus penistaan,
agama kini ahok menjabat sebagai pimpinan pada November 2019 lalu, Ahok diangkat menjadi komisaris utama Pertamina.
Saat ini, Ahok kembali ditunjuk menjadi komisaris independen di perusahaan migas pelat merah tersebut.

Di bawah Erick Thohir Ahok menjadi tokoh pembeda di deretan BUMN.

Apa kalian merasakan turunnya bayaran pertamax dan pertamax turbo?
Namun tertebar surat angin yang mendirikan masyarakat tersentak khususnya pasukan 212, di mana Ibukota baru dapat serentak dibangun tidak lama Tinggal. Dan Pak jokowi melacak Ahok secara peserta terkuat untuk menggodok Ibukota baru.

Hal ini di perkuat oleh luapan oleh Luhut di mana nantinya Ibu kota negara (IKN) baru yang kaya di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bakal dipimpin satu orang gubernur Kaltim, sebaliknya dapat di pimpin oleh gedung setaraf menteri. Tentu saja bakat yang ganteng untuk Ahok, dan yang benci dengan ia pun meradang hingga ubun-ubun.

Semakin menarik bila menatap Ibukota Indonesia kembali di pimpin Ahok dengan menunjuknya secara Tegas di masa pimpinan nya kelak.

Baca Juga: KKB kembali menyerang penembakan di Papua, 1 Anggota TNI Terluka

Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah pernah menerima Suap Rp 1,5 miliar

Berita Politik terkini – Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah pernah menerima uang Rp 1,5 miliar dari mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja. PT BPP merupakan perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, terdakwa kasus korupsi.
“Tak pernah (terima uang dari Wawan) Pak. Tak ada,” ujar Rano Karno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Prediksi Skor Liverpool Vs West Ham Primer Liga Memburu Sejarah

Rano mengatakan hal tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Wawan. Awalnya, jaksa penuntut umum pada KPK bertanya soal perkenalan Rano Karno dengan Ferdy Prawiradireja.

“Iya, saya mendengar orang PT BPP,” kata Rano.

Kemudian, jaksa pun mempertanyakan soal pernyataan Ferdy yang sempat menyebut pernah memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada Rano Karno sekitar tahun 2012 atau 2013. Jaksa pun bertanya kebenaran hal tersebut kepada aktor pemeran Si Doel Anak Sekolahan itu.

Rano hanya menyatakan pernah menerima bantua dari Wawan sebesar Rp 7,5 miliar untuk dana kampanye. Menurut Rano, Wawan mengeluarkan uang tersebut untuk menguasai suara masyarakat di Tangerang pada Pilkada 2011.Saat itu kakak Wawan, yakni Ratu Atut Chosiyah berpasangan dengan Rano Karno bertarung menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Saya enggak tahu berapa laporannya, cuma yang saya tahu Rp 7,5 miliar pak, itu ada dalam bentuk kaos, atribut, saya tahu itu sumbernya dari Pak Wawan, tapi saya enggak pernah minta ke Pak Wawan,” kata Rano Karno.

Sebelumnya, dalam persidangan dengan terdakwa Wawan, mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja tak membantah pernah menyerahkan uang kepada Rano Karno. Uang Rp 1,5 miliar itu diserahkan melalui ajudan Rano Karno bernama Yadi.Menurut Ferdy, penyerahan uang untuk Rano terjadi di hotel di kawasan Serang, Banten. Uang dibungkus kantong kertas diserahkan ke ajudan Rano Karno.

“Iya (Rp 1,5 miliar). (Uang dalam bentuk) rupiah. Satu kantong saja. Kantong apa namanya, yang ada di toko buku, kantong kertas gitu. Itu tahun 2012 atau 2013 ya, saya lupa,” ujar Ferdy di Pengadilan Tipikor, Kamis (20/2/2020).
Ferdy mengaku tidak mengetahui asal sumber uang itu. Namun ia menduga uang itu berasal dari kas kantor perusahaan milik Wawan yang berada di The East Kuningan Jakarta.