Anggota Kongres Amerika Ingin ‘Mencabut’ Gelar Presiden China Xi Jinping

Anggota Kongres Amerika Ingin ‘Mencabut’ Gelar Presiden China Xi Jinping
Dunia internasional mengenali serta menyebutkan Xi Jinping untuk Presiden Republik Rakyat China. Anggota Kongres Amerika Ingin ‘Mencabut’ Gelar Presiden China Xi Jinping Semenjak memegang di tahun 2012, Xi Jinping bukan hanya jadi kepala negara, jadi ketua Partai Komunis China serta angkatan membawa senjata, dan juga ketua dari beberapa komite super partai.

Karena sangat jumlahnya gelar serta kedudukan yang disandang, Xi Jinping memperoleh panggilan “Ketua Segala hal”.

Tempat Xi Jinping berikut yang sekarang jadi bahasan dalam undang-undang baru di Kongres Amerika Serikat. RUU itu, yang disebutkan Undang-Undang Nama Lawan (Name the Enemy Act),dikenalkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 7 Agustus ole dari tim Republikan Scott Perry dari Pennsylvania.

UU ini akan larang pemerintah federal (pusat) untuk bikin atau menebarkan dokumen apa saja yang “merujuk pada kepala negara Republik Rakyat China untuk apa saja kecuali Sekretaris Jenderal Komite Sentra Partai Komunis China, atau untuk pilihan, untuk Sekretaris Jenderal,” menurut draf RUU.

“Kepemimpinan Republik Rakyat China tidak tertandingi dalam usaha pelanggaran hak asasi manusia yang sesat semasa beberapa dasawarsa,” bunyi RUU itu. Demikian seperti diambil dari situs CNN, Rabu (9/9).

“Menangani kepala negara Republik Rakyat China untuk ‘Presiden’ memberi anggapan yang keliru jika rakyat negara, lewat beberapa cara demokratis, sudah dengan gampang melegitimasi pimpinan yang memerintah mereka.”

Gelar Xi Jinping sudah jadi tema bahasan serta ketidaktahuan. Tidak satu juga dari gelar sah China-nya yang mengikutkan kata “presiden”, atau ditranslate ke dalamnya.

Tapi semua pimpinan China semenjak 1980-an, saat negara itu mulai buka ekonominya, mempunyai gelar bahasa Inggris sah di China.

Anggota Kongres Perry bukan orang pertama yang minta perkembangan sebutan; Sepanjang tahun, beberapa kritikus memiliki pendapat jika ketidaksamaan dalam gelar China serta Inggris Xi Jinping ini memungkinkannya untuk memproyeksikan citra transparansi serta kepemimpinan perwakilan pada komune internasional yang berlawanan dengan style otoriter serta koalisi kekuasaannya di negeri.

“China bukan negara demokrasi, serta masyarakatnya tidak mempunyai hak untuk pilih, bergabung, atau bicara dengan bebas,” kata Komisi Peninjau Ekonomi serta Keamanan AS-China, panel pemerintah AS, dalam laporan tahun 2019 pada Kongres.

Buat Amerika, Xi tidak wajar mendapatkan gelar presiden. “Memberikan Sekretaris Jenderal Xi gelar ‘Presiden’ yang tidak diterima memberi susunan legitimasi demokrasi pada PKC serta pemerintahan otoriter Xi.”

Tiga Gelar Penting Xi Jinping
Xi diketahui dengan tiga gelar penting dengan bahasa China. Untuk Ketua Negara (guojia zhuxi), ia ialah kepala negara. Untuk Ketua Komisi Militer Pusat (zhongyang junwei zhuxi), ia ialah panglima paling tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA); serta untuk Sekretaris Jenderal PKT (zong shuji), ia ialah kepala parpol yang berkuasa (serta cuma efisien) di China.

Gelar-gelar ini dipakai bergantung pada konteksnya; gelar militer dipakai saat Xi bermasalah dengan permasalahan tentara, contohnya.

Dalam komunike pemerintah berbahasa Inggris serta media yang diurus negara, bagaimana juga, Xi dikatakan sebagai Presiden – tapi itu tidak selamanya berlangsung. Konstitusi negara 1954, yang diadopsi sekian tahun sesudah berdirinya Republik Rakyat China, menyebutkan pimpinan China untuk “Ketua/Chairman” dalam terjemahan aslinya dengan bahasa Inggris.

Mao Zedong ialah orang pertama yang menggenggam tempat ini. Di tahun 1975, dia menggerakkan satu konstitusi baru yang mengutamakan kewenangan Partai Komunis atas negara sisi, dengan hilangkan kantor Ketua Negara seutuhnya serta memberi kekuasaan baru pada Ketua Partai untuk alternatifnya.

Baru di tahun 1982, di bawah pimpinan baru yang menggerakkan untuk buka China buat dunia, konstitusi lain dikenalkan. Ini mengubah banyak perkembangan Mao dengan membangun kembali lagi kantor Ketua Negara, mengganti nama Ketua Partai jadi Sekretaris Jenderal – serta mengenalkan terjemahan bahasa Inggris sah baru “Presiden,” yang semenjak itu dipakai untuk tiap pimpinan beruntun.

Kata “presiden” mempunyai akar bahasa Latin yang bermakna “duduk di muka”, itu penyebabnya kata ini awalannya dipakai untuk kepala perguruan tinggi atau pimpinan komite. Berarti dengan cara inheren tidak ada hubungan dengan pemilu atau demokrasi.

Tapi Amerika Serikat ialah negara pertama yang memakai kata itu untuk gelar kepala negara, serta beberapa negara lain mengikutinya.

Tahun 1980-an ialah waktu reformasi serta globalisasi besar di China, saat pimpinan waktu itu Deng Xiaoping melapangkan kendali pemerintah atas ekonomi serta kebebasan pribadi spesifik.

Gelar “Presiden” dengan bahasa Inggris yang baru diadopsi menggambarkan semangat transparansi serta kenaikan diplomasi internasional ini. Ini membuat jarak di antara kepemimpinan baru negara itu serta pemerintahan otoriter Mao, dimana sampai 45 juta orang mati kelaparan, serta makin dekat sama bagaimana beberapa negara kekinian yang lain mengacu pada beberapa pimpinan mereka.

Perubahan itu memperlihatkan “seperti kesesuaian external dengan praktek internasional,” kata Janny Leung, seorang profesor linguistik di Sekolah Bahasa Inggris Kampus Hong Kong. Serta ini tidak sama dengan gelar China masa Soviet yang “mempunyai perkumpulan riwayat Komunis yang kuat.”

Serta media massa punya pemerintah China Daily menjelaskan pada 2009 jika gelar baru itu dikenalkan sebab “kepala negara di beberapa negara republik dunia semua disebutkan Presiden dengan bahasa Inggris.”

Surat-surat berita Barat selekasnya mengambil arti presiden, sesaat lainnya terus memakai “pimpinan Partai Komunis.”

Tapi saat China siap-siap untuk masuk dengan Organisasi Perdagangan Dunia di akhir 1990-an, yang dipandang seperti sinyal jika mereka sedang ke arah hari esok yang bertambah demokratis, pemakaian “Presiden China” untuk gelar bertambah lebih luas.